Riau12.com-JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan koordinasi dengan Tim Percepatan Reformasi Polri di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025). Pertemuan ini berlangsung selama dua jam dan menjadi wadah diskusi strategis terkait penguatan agenda reformasi kepolisian di Indonesia.

Rombongan Kompolnas dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago. Sementara delegasi Tim Reformasi Polri diisi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Tim Jimly Asshiddiqie, serta Menteri Koordinator Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Masing-masing membawa perspektif kebijakan strategis terkait reformasi kepolisian.

"Yang agak panjang tadi adalah dibicarakan masalah bagaimana prosedur pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan itu tadi panjang karena kebetulan di Tim Reformasi Kepolisian ini ada dua orang profesor yang ahli di bidang hukum tata negara, kemudian ditambah satu lagi profesor yang ahli di bidang hukum," ujar Djamari Chaniago.

Pembahasan menyoroti kompleksitas mekanisme pemilihan Kapolri yang memerlukan kajian hukum mendalam, mengingat adanya unsur konstitusional dan administratif yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Menurut Djamari, proses hukum yang rumit membuat diskusi berjalan panjang, tetapi sangat penting untuk memastikan prosedur berjalan sesuai aturan.

"Jadi, semuanya jadi panjang berbicara masalah proses hukum, karena membutuhkan undang-undang yang memerlukan proses yang tidak mudah. Tapi, ini masukan yang disampaikan kepada tim ini yang dirasakan oleh kami di Kompolnas," tambah Djamari.

Selain mekanisme pemilihan Kapolri, pertemuan juga membahas peningkatan representasi gender di kepolisian, dengan target penambahan personel polwan mencapai 10 sampai 15 persen dari total kekuatan kepolisian. Djamari menekankan bahwa isu ini menjadi langkah pendukung dalam reformasi secara keseluruhan.

"Selain dua isu utama tersebut, hal-hal lain dianggap tidak terlalu mendasar. Kita fokus pada dua hal yang sangat fundamental, sementara isu-isu tambahan seperti penambahan polwan dipandang sebagai langkah pendukung," jelas Djamari.

Pertemuan ini menjadi salah satu langkah penting Kompolnas dan Tim Reformasi Polri dalam memastikan agenda reformasi berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.