Riau12.com-JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rangkaian bencana yang terjadi beruntun ini memicu krisis kemanusiaan sekaligus kerusakan infrastruktur dalam skala luas.

Hingga Jumat (19/12/2025) pukul 19.30 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.072 orang. Selain itu, 186 warga masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam.

Data tersebut dihimpun melalui dashboard penanganan banjir dan longsor Sumatera milik BNPB yang terus diperbarui seiring proses evakuasi serta pendataan di lapangan.

"Update data per 19 Desember 2025, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 1.072 jiwa, hilang 186 jiwa, dan luka-luka sekitar 7.000 jiwa," tulis BNPB dalam laporan resminya.

Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga terjadi secara masif. BNPB mencatat sedikitnya 1.600 fasilitas umum terdampak, meliputi 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung perkantoran, dan 967 fasilitas pendidikan. Kerusakan juga menimpa 145 jembatan, yang berdampak langsung pada distribusi logistik dan mobilitas warga.

Sektor perumahan menjadi salah satu yang paling terdampak. Sebanyak 157.900 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi, dari rusak ringan hingga rusak berat. Kondisi tersebut memaksa puluhan ribu warga meninggalkan rumah dan bergantung pada bantuan darurat pemerintah serta relawan.

Sebagai respons awal, pemerintah pusat menyalurkan bantuan presiden melalui Dana Kemasyarakatan Presiden dengan total nilai Rp268 miliar. Bantuan ini dialokasikan untuk tiga pemerintah provinsi serta 52 kabupaten dan kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan dana tersebut telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing wilayah sehingga dapat segera digunakan.

"Beberapa hari lalu, Presiden telah menyalurkan bantuan presiden melalui dana kemasyarakatan presiden sebesar Rp268 miliar. Dana ini masuk ke APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten dan kota yang terdampak bencana," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia merinci, setiap kabupaten dan kota menerima alokasi Rp5 miliar, sementara masing-masing provinsi memperoleh Rp20 miliar. Skema tersebut dirancang agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal cepat untuk menangani kebutuhan mendesak, mulai dari pengungsi, logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan fasilitas vital.

"Dana tersebut langsung masuk ke APBD, sehingga pemda bisa segera mengeksekusi belanja tanpa menunggu proses tambahan," jelasnya.

Aceh Paling Terdampak

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan laporan penanganan infrastruktur pascabencana. Ia menyebut Aceh menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat, terutama akibat banyaknya ruas jalan antarwilayah yang sempat terputus total.

Wilayah seperti Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sempat terisolasi karena akses darat tidak dapat dilalui. Namun, dalam beberapa hari terakhir, jalur tersebut mulai terbuka meski masih terbatas.

"Terakhir yang belum bisa dimasuki itu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tapi kemarin sore sudah bisa tertembus, alhamdulillah, walaupun masih terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat penggerak 4x4. Logistik memang belum 100 persen," kata Dody di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mempercepat pemulihan akses, Kementerian PU membuka empat jalur alternatif menuju wilayah terdampak dengan menggandeng TNI, mengingat kondisi medan yang berat dan potensi longsor susulan.

"Kami terus bekerja sama dengan TNI karena kondisi di lapangan memang cukup berat," tambahnya.

Ia menuturkan, jalur lintas kabupaten di Aceh saat ini telah terbuka, namun sejumlah akses lintas kecamatan dan desa masih belum sepenuhnya dapat dijangkau. Pendataan wilayah yang masih terisolasi terus dikoordinasikan bersama BNPB sebagai lembaga utama penanganan bencana.