"Kabar bahwa Pokir anggota DPRD Riau dicoret di APBD 2025 itu tidak benar," tegas Kaderismanto saat diwawancarai oleh GoRiau.com, Jumat (6/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pokir anggota DPRD memang tidak dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau untuk RAPBD 2025. Namun, hal itu terjadi karena Pokir telah dibahas sebelumnya pada periode sebelumnya.

"Pokir tersebut sudah dibahas sekitar bulan Mei 2024, kalau saya tidak salah," tambahnya.

Kaderismanto juga menjelaskan bahwa nilai Pokir masing-masing anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran tetap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Klarifikasi Terkait Pernyataan Anggota Banggar

Pernyataan Kaderismanto ini sekaligus membantah klaim anggota Banggar DPRD Riau, Manahara Napitupulu, yang sebelumnya menyebut bahwa rasionalisasi anggaran mengakibatkan Pokir anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dihapus atau ditiadakan.

Kaderismanto menegaskan kembali bahwa Pokir tetap masuk dalam APBD 2025 sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan sebelumnya.

"Pokir itu bukan dihapus, tetapi memang sudah selesai pembahasannya dan diakomodasi pada waktu yang telah ditentukan," tutupnya. (***)

Sumber: Goriau