Angka ini meningkat 0,013 poin dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 0,458.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Riau masih menjadi tantangan serius.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi menjelaskan bahwa kenaikan IKG tahun ini terutama disebabkan oleh menurunnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. 

"Meskipun indikator lain seperti kesehatan dan partisipasi tenaga kerja menunjukkan perbaikan, turunnya jumlah perempuan di parlemen memberikan dampak cukup besar terhadap indeks," kata Asep melalui keterangan tertulisnya kepada Tribun, Selasa (6/5/2025).

IKG merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana perempuan mengalami ketimpangan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses terhadap pasar tenaga kerja.

Semakin tinggi nilai IKG, berarti ketimpangan gender semakin besar.

Selama empat tahun terakhir, IKG Riau mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020 hingga 2023, IKG sempat menurun rata-rata 0,008 poin per tahun, menunjukkan tren positif menuju kesetaraan.

Namun, kenaikan yang terjadi pada 2024 mengindikasikan bahwa perbaikan tersebut belum sepenuhnya stabil.

Asep menyebutkan bahwa dari sisi dimensi kesehatan reproduksi, Riau justru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Risiko kesehatan perempuan menurun, tercermin dari makin kecilnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan maupun yang melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun.

"Perbaikan di bidang kesehatan menunjukkan bahwa upaya kita dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi sudah membuahkan hasil. Ini patut diapresiasi," ungkap Asep.

Selain itu, pada dimensi tenaga kerja, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi kerja juga semakin kecil.

Ini menunjukkan bahwa perempuan Riau semakin aktif dan setara dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Namun demikian, dimensi pemberdayaan masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama pada aspek politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan terus meningkat, rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif menjadi penyumbang utama naiknya ketimpangan gender di Riau tahun ini.

"Perempuan memiliki potensi besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, keterwakilan mereka di lembaga pengambilan keputusan perlu terus ditingkatkan agar pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan gender," tutur Asep.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru