Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Anggota DPRD Rokan Hilir yang konsen dengan masalah perikanan, Murkan Muhammad meminta kepada pemerintah melalui dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Riau bersama-sama dengan seluruh stakeholder lainnya untuk menertibkan illegal fishing yang dilakukan kapal pukat harimau di perairan Rokan Hilir.
 
"Ilegal fishing telah meresahkan nelayan tradisional tetapi juga merusak sumberdaya hayati dilaut. Parahnya, lokasi yang digunakan kapal pukat harimau sebagai tempat menangkap ikan hanya berjarak sekitar 7 mil dari bibir pantai," ungkap Murkan, Kamis (8/9/2016).

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rokan Hilir ini menegaskan ada kapal pukat harimau yang diduga berasal dari Sumatera Utara merusak alat tangkap yang dipasang nelayan tradisional.

Tak jarang, kapal pukat harimau itu mengancam akan menabrak perahu milik nelayan tradisional yang sedang menangkap ikan. Akibatnya, nelayan tradisional menjadi trauma dan merasa tak nyaman lagi mencari nafkah.

"Tindakan nekat yang dilakukan kapal pukat harimau itu jelas unsur sengaja, karena selama ini nelayan tradisional kerap melarang kehadiran mereka. Sehingga mereka melampiaskan kemarahannya dengan cara membabi buta terhadap nelayan tradisional yang tengah melaut,"cetus Murkan.

Duduk di komisi B DPRD Rohil ini meminta kepada pemerintah baik itu pemerintah Riau maupun pemerintah Rohil secepatnya mencegah sebelum kerugian yang ditanggung oleh nelayan tradisional bertambah banyak.

"Pelarangan penggunaan pukat harimau, adalah kewenangan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik," tukasnya. (Adv-DPRD)