Riau12.com - BAGANSIAPIAPI - Pemerintah daerah Kabupaten Rohil diminta berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah perairan Rokan Hilir dan Malaysia. Sebab, kasus ini sering menimbulkan konflik.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rohil Suyadi, Selasa (20/9/2016) di Bagansiapiapi. Menurutnya, sosialisasi tentang bidang hukum perairan perbatasan khususnya di Rokan Hilir, sehingga nelayan mendapatkan pemahaman tentang sanksi hukum jika melawati batas perairan negara lain.

"Misalnya nelayan mendapat pemahaman tentang cara mengenal batas perairan dan pengenalan alat Global Position Systim (GPS). Mudah-mudahan kedepan tidak terulang kasus terangkapnya nelayan Rohil," ungkap Suyadi.

Ia menambahkan, bahwa dulu nelayan di Rokan Hilir pernah mendapatkan bantuan kapal penangkap ikan dengan kapasitas 2-3 Gross tonase (Gt) dari dinas perikanan dan kelautan. Sehingga nelayan bisa menangkap ikan ketengah laut.

"Jadi kalau sudah ketengah laut mencari ikan sudah tentu harus punya alat pendukung seperti GPS. Makanya, kita sangat suport sekali kegiatan ini dan pemda harus gerak cepat," terangnya.(adv/DPRD)