Riau12.com-SELATPANJANG – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzammil Baharudin, SM, MM, melantik dan mengambil sumpah 24 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (17/12/2025), di Aula Kantor Bupati Selatpanjang. Pelantikan tersebut mencakup satu Pejabat Tinggi Pratama, 14 Pejabat Administrator, dan sembilan Pejabat Pengawas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penguatan kinerja birokrasi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Wabup Muzammil menyampaikan ucapan selamat sekaligus peringatan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah hadiah yang pantas dirayakan secara berlebihan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Kursi jabatan itu sejatinya panas, namun sering kali membuat orang yang duduk di atasnya lupa untuk berdiri,” ujar Muzammil. Pernyataan tersebut disampaikannya sebagai pengingat agar para pejabat tidak terlena dengan posisi dan kewenangan yang dimiliki.

Menurut Muzammil, ukuran keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh empuknya kursi jabatan, melainkan oleh seberapa besar perubahan dan manfaat nyata yang mampu dihadirkan bagi masyarakat selama masa pengabdian. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan aparatur yang bekerja dengan hati, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

“Kami tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai mengangguk dan berkata ‘siap’. Kami membutuhkan pejabat yang mampu memberikan solusi di tengah keterbatasan anggaran, tetap ramah dalam pelayanan, serta menjunjung tinggi kejujuran meski tidak diawasi,” tegasnya.

Pelantikan yang digelar di penghujung tahun anggaran juga menjadi perhatian khusus Wabup Muzammil. Ia menilai momentum tersebut menuntut tanggung jawab administrasi yang lebih besar. Kepada pejabat lama, ia mengingatkan agar tidak meninggalkan persoalan administrasi kepada pejabat pengganti. Seluruh laporan fisik, keuangan, serta dokumen pertanggungjawaban diminta untuk diselesaikan atau setidaknya berada dalam kondisi siap diaudit.

Sementara itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk segera melakukan inventarisasi, mempelajari posisi anggaran, serta memetakan pekerjaan yang belum terselesaikan. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi stagnasi program dan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.

“Kita berada di perahu yang sama. Jika satu bagian bocor, kita semua akan tenggelam,” kata Muzammil, menggambarkan pentingnya kerja sama dan tanggung jawab kolektif dalam menjalankan pemerintahan.

Lebih lanjut, Wabup Muzammil menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak melindungi bawahan yang justru menghambat kinerja organisasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Apabila dalam enam bulan ke depan tidak terlihat progres yang signifikan, atau laporan akhir tahun bermasalah akibat lemahnya manajerial, maka pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Menutup arahannya, Muzammil meminta agar proses serah terima jabatan dipercepat serta dilakukan secara detail dan transparan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pekerjaan yang mangkrak atau laporan yang terhambat hanya karena proses adaptasi yang terlalu lama.

“Prestasi dapat dilihat dari pembangunan yang dihasilkan, tetapi integritas tercermin dari laporan pertanggungjawaban,” pungkasnya.