Isu Kenaikan UKT, Lemhanas: Pendidikan Harusnya Gratis Sampai Sarjana, Bukan Dikomersialkan
Riau12.com-JAKARTA- Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Dadan Umar Daihani, turut mengomentari isu kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di beberapa perguruan tinggi negeri. Menurutnya, pendidikan seharusnya diberikan secara gratis setidaknya hingga sarjana, bukan malah dikomersialkan.
"Kita agak khawatir terhadap pendidikan. Di Lemhanas, ada tolak ukur ketahanan nasional, salah satunya adalah rata-rata lama pendidikan yang paling rendah. Rata-rata lama pendidikan nasional adalah 12 tahun, tetapi kenyataannya hanya mencapai 8,3 tahun. Ini adalah kenyataan yang kita hadapi," kata Prof. Dadan kepada wartawan saat perayaan HUT Lemhanas ke-59 di Gedung Panca Gatra, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Dadan yang juga berprofesi sebagai dosen itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Berdasarkan pengamatannya, masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan program wajib belajar selama 12 tahun.
"Dari perspektif saya sebagai dosen, seharusnya pendidikan itu gratis hingga sarjana. Mengapa? Karena itu adalah dasar pendidikan. Untuk Strata 2 mungkin boleh bayar, tetapi untuk Strata 3, saya sarankan gratis karena fungsinya adalah untuk meneliti," tuturnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas baru mencapai wajib belajar 9 tahun atau setara dengan tamat SMP. Meski begitu, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal pendidikan lanjutan.
Menurut data BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023, lulusan pendidikan terbanyak di Indonesia adalah lulusan SMA/sederajat dengan persentase 30,22%. Diikuti oleh lulusan SD/sederajat sebesar 24,62%, dan lulusan SMP/sederajat sebanyak 22,74%.
Lebih mengkhawatirkan lagi, proporsi penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi hanya mencapai 10,15% pada Maret 2023. Angka ini menunjukkan bahwa akses ke pendidikan tinggi masih sangat terbatas.
Selain itu, persentase penduduk yang tidak tamat SD dan yang belum pernah sekolah masih cukup tinggi, masing-masing sebesar 9,01% dan 3,25%. Angka ini mencerminkan bahwa masih ada tantangan besar dalam pemerataan pendidikan di Indonesia.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada Maret 2023 menyasar 345.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Data ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.(***)
Sumber: Cakaplah.com
Komentar Anda :
