Menurut Darmaningtyas, sistem penjurusan SMA yang sudah diterapkan sejak era 1960-an dan dipertahankan oleh para menteri terdahulu masih sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Namun, Menteri Nadiem memperkenalkan Kurikulum Merdeka pada 2020 yang kemudian diterapkan secara bertahap sejak 2021.

"Kenapa relevan? Karena sistem ini memberikan landasan keilmuan yang jelas bagi setiap murid. Hal ini mempermudah murid dalam memilih program studi di perguruan tinggi serta membantu perguruan tinggi dalam menyeleksi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya," ujar Darmaningtyas, Senin (28/4/2025).

Ia juga menilai Kurikulum 2013 masih lebih efektif karena lebih terstruktur dan fokus pada pengembangan kompetensi umum. Dengan sistem penjurusan, tata kelola sekolah menjadi lebih efisien, termasuk dalam merancang jumlah murid di setiap jurusan, kebutuhan guru, serta mata pelajaran yang diminati.

Sebaliknya, Darmaningtyas menilai kebebasan yang diberikan melalui Kurikulum Merdeka justru merugikan. Banyak murid yang akhirnya mengambil jurusan kuliah tidak sesuai dengan jalur SMA-nya, sehingga kurang optimal dalam mengikuti perkuliahan dan perguruan tinggi pun kesulitan mendapatkan mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.

"Memang Kurikulum Merdeka baru diterapkan. Jadi, jika kembali ke Kurikulum 2013, itu tidak masalah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali sistem penjurusan di tingkat SMA. Kurikulum Merdeka akan dihentikan mulai tahun ajaran 2024/2025.

"Penjurusan SMA akan kita hidupkan lagi, jadi nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa," ujar Mu’ti kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).(***)

Sumber: Cakaplah