Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, kekurangan insinyur profesional untuk infrastruktur PUPR mencapai 120 ribu orang. Basuki mengaku, saat ini kekurangan tersebut semakin terasa lantaran banyaknya proyek yang harus diselesaikan.

"Kami ada 153 ribu tenaga yang bersertifikat LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi). Pada awal 2015 lalu juga kurang sekali tenaga berserifikat ahli bendungan. Sampai buka class program selama dua bulan sehingga dapat 200 tenaga ahli bendungan," ujarnya ditemui usai penandatanganan MoU Program Profesi Insinyur dengan Kemristekdikti di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Menristekdikti, Mohamad Nasir mengungkapkan, setiap tahun terdapat sekira 75 ribu lulusan teknik. Sayangnya dari jumlah tersebut yang menjadi insinyur profesional hanya 10 sampai 12 ribu orang. Menurut dia, hasil tersebut masih sangat kecil sehingga perlu ada kerja sama dengan Kementerian PUPR dalam program profesi insinyur.

"Selain itu yang bekerja di bidangnya juga masih kecil. Artinya mereka banyak yang bekerja tidak sesuai dengan keprofesiannya, dan malah mencari pekerjaan lain," terangnya.

Program profesi insinyur sendiri, lanjut Nasir, dapat diikuti oleh sarjana teknik di 40 perguruan tinggi yang diberi mandat pada program tersebut. Adapun durasi untuk mengambil program profesi insinyur sekira dua tahun atau 24 SKS.

"Nanti dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bagi sarjana teknik yang sudah lama, punya pengalaman profesional lima sampai 10 tahun PII yang buat aturan semacam pengakuan dalam pekerjaan masa lalu," sebutnya.

Sedangkan Ketua PII, Hermanto Dardak menambahkan, bagi yang lolos program profesi insinyur akan mendapat sertifikat dan diakui di negara ASEAN. 

"Mereka yang menjadi insinyur profesional, dia bisa bekerja di 10 negara ASEAN. Artinya kualitasnya sudah diakui," tambahnya. (r12/okz)