Riau12.com - YOGYAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengakui jika pemerintah belum maksimal dalam memberikan perhatian pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan ini terbagi pada tiga, yakni penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak.

"Pada jenjang pendidikan PAUD, sampai saat ini pemerintah belum memberikan banyak perhatian, itu bisa dilihat dari penyediaan anggaran dan keterlibatannya," katanya di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, keterlibatan pemerintah untuk jenjang pendidikan ini masih cukup rendah. Hal itu bisa dilihat dari jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan ini.

"Untuk TK, sebagai petunjuk bahwa pemerintah dalam keterlibatan masih rendah, jumlah TK yang didirikan oleh pemerintah ada 3.138 saja per 2015," katanya.

Sementara jenjang pendidikan ini yang didirikan oleh swasta jumlahnya cukup banyak, lebih dari 92.000 tempat. Dia mengaku peran orangtua dan lingkungan untuk jenjang pendidikan ini sangat berpengaruh.

"Jadi untuk PAUD yang paling berperan adalah masyarakat, terutama ibu-ibu. Ada dari Taman Siswa ini, Aisyiah, dan organisasi lainnya," jelasnya.

Kemudian untuk pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, peran pemerintah sangat besar, terutama pada level SD. Dia menyebut lebih dari 80% jenjang pendidikan dasar merupakan milik pemerintah.

"Karena waktu era Pak Harto (orde baru, red), ada kebijakan pemberantasan buta huruf, maka berdiri sekolah impres, dibangun, sekarang di atas 100 ribu lebih, sementara SD Swasta hanya sekira 12 ribu," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, untuk SMP impres. Posisi jumlah sekolah swasta kecil, sedangkam milik pemerintah cukup besar. "Saya tidak tahu angkanya, tapi hampir sama dengan SD yang jumlahnya lebih besar," tambahnya.

Sementara jenjang pendidikan SMA, komposisi justru terbalik. Untuk SMA Swasta dan negeri ini hampir seimbang di angka 55% untuk swasta dan 45% milik penerintah atau negeri. "Untuk SMK yang dominan dari swasta, ada di angka 70% milik swasta, sedangkan negeri sekira 30%," jelasnya.

Meski demikian, perhatian pemerintah pada jenjang pendidikan dasar dan di atasnya cukup besar. Baik itu oleh sekolah dari swasta maupun negeri. Muhadjir juga mengaku keduanya, baik swasta maupun negeri sama-sama memikul tanggung jawab besar.

"Kalau melahirkan kelulusan yang tidak mutu, bukan hanya sekolah yang menanggung, tapi juga negara karena melahirkan generasi yang tidak baik. Kita harus kerjasama dengan swasta. Ini saya sampaikan bukan background saya dari swasta, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara publik dan konstitusi," tandasnya. (r12/oz)