Menurut Ahmad Syah, bantuan pendidikan yang sempat dibuka dan akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2016 waktu itu, memang mengalami perubahan mekanisme. Pasalnya, anggaran bantuan pendidikan Rp16 miliar hanya disetujui Rp7,5 miliar.

"Waktu itu sudah kita ajukan ke DPRD untuk enam ribu mahasiswa yang menerima bantuan. Nah kebutuhannya Rp16 miliar, tapi disepakati 7,5 miliar. Nanti dianggarkan sikit ribut tak dianggarkan juga ribut," kata Ahmad Syah, Rabu (24/5/17). 

Karena tak sesuai dengan anggaran yang diharapkan, maka permohonan sebanyak 22 ribu yang sudah dimasukan mahasiswa tersebut urung diproses dan dicairkan.

"Karena tak sesuai dengan harapan, akhirnya tak jadi dianggarkan. Hanya saja pembatalan ini tak diekspos," ujar Ahmad Syah.

Ada pun 2017 ini, menurut Ahmad Syah, bantuan pendidikan tetap dianggarkan. Hanya dengan mekanisme berbeda, dimana jika selama ini prosesnya di Biro Kesra maka nanti prosesnya pun dilakukan oleh universitas yang mendapatkan bantuan pendidikan. 

Sementara ditempat yang sama, Kasubag Sarana dan Prasarana Biro Kesra Riau Muhammad Saleh menyatakan Pemprov Riau selama ini sebenarnya sangat peduli dengan kemajuan dun pendidikan, yakni dengan menganggarkan beasiswa setiap tahunnya yang ada di Dinas Pendidikan Riau. Beasiswa ini menurut Saleh merupakan kewajiban.

Berbeda dengan bantuan pendidikan yang ada dikelola Biro Kesra, itu sifatnya hanya "sunah" saja. Pasalnya, menurut Saleh dari 34 provinsi satu-satunya di Indonesia hanya Riau yang menganggarkan bantuan pendidikan kepada mahasiswanya selama ini.

"Anggaran bantuan pendidikan ini hanya sunah, yang wajib itu adalah beasiswa yang dikeluarkan Dinas Pendidikan. Hanya Riau dari 34 provinsi. Bandung saja baru belajar dari kami," tukasnya.(r12)